Disiplin asn. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin asn

Artinya, semakin baik - disiplin kerja pegawai maka kinerjanya juga akan semakin tinggi. PP Nomor 94 Tahun 2021. SE itu isinya meminta PPK di semua instansi untuk meningkatkan pengawasan absensi dan jam kerja pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. Jenis Pelanggaran Disiplin. Hambatan dalam penerapan disiplin ASN menurut UU ASN di SDN 112138 Labuhanbatu. Acara i. Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik. Pegawai Negeri Sipil (PNS)Penegakkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah antara lain tidak masuk kerja, dan penyalahgunaan wewenang. Raden Iip Hidajat, M. Sumber: MAKALAH PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Oleh : Haidar Zuhdan Haris 28. Photo by Nicola Barts on Pexels. ASN, meningkatkan kinerja, perubahan sikap dan perilaku ASN, meningkatkan kedisiplinan ASN serta mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. 1. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). atas disiplin netralitas ASN baik yang bekerja dalam lingkup Instansi Pusat maupun Daerah. Sedangkan pelanggar disiplin pada Januari- Februari 2021 ada 4 orang. Disampaikan oleh : Bambang Wirawan, SE, MM, Ak, CA, CGCAE Inspektur Provinsi Sumatera Selatan DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2 NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DISIPLIN PNS “Kesanggupan PNS untuk menaati 3. 80. Civil Service VOL. Pelanggaran disiplin masuk jam kantor ini tidak hanya usai cuti bersama libur lebaran namun juga terjadi setiap hari. Bertempat Gedung Gradika Bhakti Praja. 23. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan8. WebBeleid untuk Menguatkan Disiplin PNS. Negara (ASN) yang melanggar ketentuan disiplin. SEMARANG – Disiplin harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak dapat ditawar lagi. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. 2, Edisi Juli –. /Kemendagri. U. Adapun jenis sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. diundangkan. 53 /2010 tentang Disiplin PNS, dan penegakan sanksi hukum di BKPSDM bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin juga berpedoman pada UU No. Kaltim juga telah menerbitkan Pergub Kaltim nomor 5/2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi ASN, dan Pergub no 32/2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian. Namun dalam realitasnya masih terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN dan adanya laporan terjaring ASN oleh tim penegakan disiplin ASN Kota Bandung. NOMOR 94 TAHUN 2021. Bisnis. 1785 Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kode etik menurut UU ASN mencakup 12 poin, yang masing-masing harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IIperilaku agar Pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat, disiplin, bersikap melayani dan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja; 18. Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan Dasar Hukum : KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Hukuman disipilin mempunyai pengertian sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu; hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. JAKARTA - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit, Selasa (31/5/2022). PP 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Mencabut. Jika semua ASN memiliki disiplin kerja yang tinggi maka ini akan berdampak pada kinerja pegawai yang tinggi pula, yang akan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan visi-misi pemprov Banten dalam membangun Banten. ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih pimpin apel peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara ( ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Senin pagi, 11 Desember 2023. Dalam Pasal 87 UU ASN, PNS diberhentikan dengan hormat karena lima. Majalah ASN; Jurnal PANRB; Newsletter Sekilas RB; Buku; Seminar; Surat; Logo HUT KEMENPANRB; Infografis; Profil; Akuntabilitas Kinerja. 021-80882815 Web: Email: humas@bkn. Motivasi kerjaDatabase Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS. Seharusnya seorang pemimpin pada suatu dinas atau bagian memiliki kewenangan untuk menindak atau memberi teguran kepada anak buahnya yangBeleid ini diantaranya mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3-5 PP No. 20. 3. Salah satu isi aturannya PNS. Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS. PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS mencabut: Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; ASN Kemenhub Wajib Mengetahui. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Tujuan lain surat edaran tersebut adalah untuk menjaga agar ASN tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan amanat UU No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 4. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. b. Kom. PENGAWASAN KINERJA ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA Martha G. tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PerBKN 6/2022) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP 94/2021 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan PP 94/2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BKN. Prinsip Dasar Disiplin Pegawai berdasarkan PP No. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. 5 Tahun 2014 menyebutkan peraturan pelaksanaan dari UU No. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Dalam Sub Kegiatan pengelolaaan penyelesaiaan pelanggaran disiplin ASN, terdapat 3 Sub Sub Kegiatan yaitu. 16. 1 Hasil Uji Validitas Efektivitas Absensi Fingerprint 42 Tabel 4. Pada tanggal 19 Januari 2021 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB), telah menerbitkan aturan baru terkait penegakan disiplin. Jika semua ASN memiliki disiplin kerja yang tinggi maka ini akan berdampak pada kinerja pegawai yang. , dalam Sosialisasi PP Nomer 94/2021 tentang Disiplin ASN di SMP Negeri 4 Sentolo, Senin 10 April 2023. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan. COM, MOROTAI-Datang terlambat di apel Kedisiplinan, puluhan PNS di lingkup Pemda Morotai terlantar di luar kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (2/10/2023). 880. Peraturan Pemerintah No. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan tidak tersedia atau masih kurang di Perangkat Daerah tersebut; c. Kedisiplinan pegawai PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, DisiplinWebSesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Selain kasus pelanggaran disiplin berupa ketentuan masuk kerja, ada beberapa kasus disiplin PNS lainnya. ) Tanggung Jawa yang tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar kewajiban dan larangan. Upacara telah dijadikan parameter seorang ASN disiplin ataupun tidak dalam menjalankan tugas. Jika semua ASN memiliki disiplin kerja yang tinggi maka ini akan berdampak pada kinerja pegawai yang tinggi pula, yang akan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan visi-misi pemprov Banten dalam membangun Banten. PP tersebut yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada tanggal yang sama ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU No. 10. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa disiplin kerja memiliki andil yang sangat besarDisiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Menpan RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Sikap. 16. WebPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Sub bidang Disiplin mempunyai tugas : Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub bidang Disiplin; Membagi tugas kepada bawahan; Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya; Memeriksa hasil kerja bawahan; Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; Menyiapkan pelaksanaan. Sehingga, kedepan seluruh ASN dan PPK harus memahami ada penilaian pengawasan terhadap ASN untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional dan memahami larangan-larangan yang ada. disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. JAKARTA, KOMPAS. id. 37 Tahun 2004. 5 Dimensi Produksi Jawaban Responden Penerapan Absensi 46Secara keseluruhan, proses manajemen ASN menyaratkan kedisiplinan yang tinggi dan netralitas bagi seluruh ASN. 449 ASN di lingkup Pemerintah Kota (P emkot) Makassar. E. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar kewajiban dan larangan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja,. Jakarta - Humas BKN, Potensi kuatnya faktor politik dalam penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan manajemen ASN di lingkup pemerintahan daerah. RENCANA STRATEGIS Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung denganWebAbstrak - Dalam meningkat disiplin ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung, salah satunya dengan menerapkan sistem absensi sidik jari. Semarang 26/09, Ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN. Jenis Pelanggaran Disiplin. JAKARTA - 3 Jenis hukuman disiplin bagi PNS dan contoh pelanggarannya menarik untuk dibahas. Terlihat masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang belum memulai kerja di hari pertama ini. (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. Jakarta (Pinmas) -- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengapresiasi tingkat kedisiplinan ASN Kemenag yang semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang. com, sekitar pukul 07. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 Tentang Disiplin PNS. Berpegang teguh pada nilai dasar ASN untuk menjaga integritas dan juga reputasi ASN; Menaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ASN; Melalui penjelasan di atas pastinya kamu sudah makin paham tentang manajemen ASN, aturan, cakupan ASN, serta kode etiknya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penegakan disiplin. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang -Undang No mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) , pegawai ap aratur sipil negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PegawaiIlustrasi aparatur sipil negara (ASN). PP Nomor 94 Tahun 2021 itu diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Keduanya, di dalam PP. Netralitas ASN mengandungWebMulyana June 04, 2023. Selanjutnya, pelaksanaan penegakan. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksa naan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;. Surat Edaran (SE) Menpan RB. comDalam Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 dijelaskan, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, dan DPD dengan cara:. tirto. DISIPLIN PEGAWAI Dalam konteks manajemen sumber daya manusia (MSDM), pentingnya pembinaan disiplin pegawai berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, terbebas dari kekhilafan dan kesalahan. Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN sebaiknya kita menyiapkan Sistem Aplikasi Kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau E. Jenis Pelanggaran. Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur pemberian sanksi bagi ASN yang bolos kerja. Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya. 24HUKUMAN DISIPLIN BERAT DIJATUHKAN KEPADA PNS YANG : Melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan terbitnya PP ini, perlu diberikan pemahaman yang memadai kepada seluruh PNS dengan mengupas satu persatu pasal per pasal dari PP terbaru tentang disiplin PNS tersebut. Hukuman disiplin ringan adalah hukuman yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran ringan atau dianggap tidak terlalu serius. mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Materi Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina. Pengaruh Disiplin ASN (Y1) Terhadap . Photo by Nicola Barts on Pexels. Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. Di samping itu, pemberian hukuman disiplin harus. go. 13. PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga harus menjadi teladan bagi masyarakat. Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin. Pembinaan Disiplin ASN Tahun 2023 dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Demak Bapak AMIR MAHMUD, S. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. DISIPLIN KERJA DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR Eva Afriana Rahayu Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar Email: evha. 17. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pada Pasal 3 Poin (11) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jelas dikatakan bahwa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. kedisiplinan, ASN yang mengetahui SOP dan regulasi untuk tupoksi masing-masing, dan masih banyak ASN yang mendahulukan kepentingan pribadi Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja ASN di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. TRIBUNTERNATE. Tujuan lain surat edaran tersebut adalah untuk menjaga agar ASN tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Latar Belakang diterbitkan Surat Edaran (SE) Menpan RB. Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dijabarkan mengenai kewajiban PNS dan juga Larangan PNS. Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan. 3. S. 5. Celakanya, lemahnya pengawasan dan penegakan disiplin ASN ini terjadi baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kode etik tersebut tertuang dalam. Penegasan akan penegakan disiplin tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2021. WebSalah satu instrumen penting dalam mengatur hal ini adalah melalui Artikel Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin sedang, yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan; dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan. CO. Web Lama. Menaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ASN; Melalui penjelasan di atas pastinya kamu sudah makin paham tentang manajemen ASN, aturan, cakupan ASN, serta kode etiknya. Pasal 8 ayat (3) dan (4) PP 94 tahun 2021. Pd. Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Terakhir, para pelaksana kebijakan disiplin belum memahami secara baik pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pertama adalah bahwa aturan hukum dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri pada kenyataannya telah dibuat formulasinya sedemikian rupa, bahkan mengalami beberapa kali perbaikan seperti dalam rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok. Pembinaan Disiplin ASN Dalam sub Kegiatan pembinaan disiplin ASN, terdapat 3 Sub Sub Kegiatan yaitu: 1) Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap pejabat struktural sebagai atasan langsung mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai. NOMOR 94 TAHUN 2021. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik; d. Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan: 1. WebUntuk dapat menerapkan disiplin, maka kita harus memahami dahulu apa saja kewajiban dan larangan sebagai PNS”, jelas Dwi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berdasarkan laporan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masuk pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada data di SAPK BKN Tahun 2018 sebanyak. Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa : Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; Melakukan kegiatan yang. 94 Tahun 2021 dengan PP No. Namun dalam realitasnya masih terjadi. 2023. LAMPIRAN VI - Format Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin 2022. Si. id email: [email protected] (ASN) yang melanggar ketentuan disiplin. “Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai ASN,” bunyi Pasal 24 ayat (3) draf UU ASN. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Melalui SE MenPAN-RB No.